Medan – kreatifonline.com, Dunia pendidikan di Indonesia saat ini, khususnya sekolah dasar, menengah dan atas mengalami banyak banyak fase perubahan dan peningkatan, baik secara kapasitas maupun kualitas. Bahkan untuk mengejar perubahan dinamika global yang menuntut kualitas tinggi di tengah pesatnya kemajuan berbagai negara, menjadi sebuah gengsi untuk melahirkan para siswa berkompeten.

Kompetisi untuk diakui sebagai wadah yang bisa menghasilkan para pelajar yang berkompeten guna menghadapi tantangan dunia, diantaranya melabelkan diri (institusi) sebagai sekolah bertaraf internasional, bahkan sampai berjuang sebagai sekolah rintisan untuk itu. Namun seperti dua sisi mata uang dalam mengartikannya, yaitu apakah sekolah bertaraf atau bertarif internasional.

“Hasrat” berbagai pihak untuk menjadikan sekolah bertaraf internasional memang berada di jalur yang benar, karena berpijak pada UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 50 Ayat 3, dalam ketentuan itu, pemerintah didorong untuk mengembangkan satuan pendidikan bertaraf internasional.

Pendidikan bertaraf internasional merupakan sebuah cita-cita mulia bangsa ini, terlebih sebagai langkah memajukan kualitas yang selama ini masih dianggap di bawah rating (peringkat) negara-negara maju, bahkan negara jiran tetangga.

Tapi, kebijakan itu perlu disikapi secara kritis, bukan pada tataran UU, melainkan implementasi nyata pada sistem pengelolaannya. Penerapannya perlu disikapi dengan pengawasan apakah benar adanya ketepatan pengembangan sekolah bertaraf internasional dengan pola belajar-mengajar dengan bahasa inggris (bilingual) itu sesuai dengan konteks dinamika pendidikan Indonesia secara menyeluruh.

Bila jawabannya belum tepat pada konteks kondisi pendidikan saat ini, maka sebuah kekhawatiran yang muncul adalah perubahan sistemik dan tujuan, yaitu menjadikan institusi mulia itu sebagai  korban globalisasi berupa sekolah bertarif internasional dengan kualitas lokal. Bahkan, orientasi itu tidak lagi didudukkan pada upaya melahirkan anak bangsa yang siap bersaing di kancah internasional, melainkan tujuan yang lebih oportunis yaitu seberapa banyak rupiah yang bisa dihasilkan dari sekolah berlabel “internasional” itu.

Sejenak perlu melihat ke tujuan dasar yang mulia itu, kembali perlu bertanya secara kritis, benarkah saat ini sekolah bertaraf internasional benar-benar menjadi kebutuhan. Bila dilihat dalam kacamata harapan dan optimisme, maka jawabannya adalah benar. Namun, bila dilihat dari kebutuhan saat ini, terlebih merujuk pada kondisi masih banyaknya pembenahan, maka jawabannya adalah tunggu dulu, masih ada cara lain.

Perhatian kritis pertama yaitu pada  penggunaan bahasa asing pada pola belajar-mengajar di sekolah “bertarif” internasional. Kata kunci yang harus diperhatikan yaitu bahasa merupakan alat daya saing bangsa. Penggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar untuk mengajarkan disiplin ilmu merupakan sebuah langkah yang harus dicermati lebih dalam dan  serius. Bahasa  merupakan bagian dari alat persaingan bangsa mengindikasikan, berhasilnya sebuah negara “menyusupkan” bahasa negara itu pada konteks sosial masyarakat di negara tertentu merupakan salah satu langkah untuk kampanye bangsa. Selain itu, bahasa merupakan simbol politik, kekuasaan dan globalisasi, sehingga bila bahasa asing dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan Indonesia, maka secara tidak langsung, sistem negara asing telah memasuki dunia pendidikan Indonesia (imperialism of education).

Mengedepankan bahasa asing dan mengesampingkan Bahasa Indonesia merupakan sebuah bentuk penjajahan bahasa (imperialisme),  terlebih pemerintah telah berupaya menjadikan  Bahasa Indonesia yang berpotensi menjadi bahasa dan sastra yang “berbicara” di dunia, agar menjadi salah satu kekuatan budaya (global-tribe) di dunia.

Jika Indonesia ingin hadir sebagai salah satu kekuatan budaya (global-tribe) di dunia dan kawasan Asia Pasifik, kemampuan Bahasa Indonesia harus juga berkembang ke arah itu dan kosakata serta istilah Bahasa Indonesia juga harus siap menerima peran yang demikian.

Perlu membuka kacamata rupiah di otak dan benak para pengelola sekolah bila ingin menjadikan sekolah bertaraf internasional, Karena jelas, salah satu implementasi dengan menjadikan bahasa asing sebagai bahasa pengantar dalam proses belajar-mengajar, merupakan bentuk kemunduran. Bila ingin menghadirkan Indonesia sebagai bangsa yang siap bersaing di dunia maju, maka Bahasa Indonesia harus diposisikan di garda terdepan.

David Cluttrebuck (2003), dalam bukunya “The Power of Empowerment” mengatakan, hukum pemberdayaan itu berbunyi “tidak ada seorang pun dapat diberdayakan oleh orang lain; individu-individu harus memberdayakan diri mereka sendiri”. Jika pandangan tersebut diimplementasikan ke dalam ranah bahasa, berarti sebelum Bahasa Indonesia dapat berdaya dalam era global, maka harus terlebih dahulu digunakan masyarakat Indonesia dengan baik dan benar sesuai kaidah yang berlaku, baik sebagai penulis, pembaca, pelajar, mahasiswa, maupun tokoh masyarakat dan pejabat negara.

alam konteks ini, penulis bukan bermaksud untuk “mengharamkan” penggunaan bahasa asing, melainkan mengajak untuk menelaah lebih dalam, yakni marilah kita  bawa dan kembangkan Bahasa Indonesia ke khalayak dunia beriring kualitas diri, sehingga Negara Indonesia melalui bahasa dapat menjadi bagian kekuatan budaya (global-tribe) di dunia.

Perhatian kritis kedua yakni, pembentukan kondisi dan asumsi bahwa kualitas kerap disandingkan dengan biaya tinggi, sehingga hadirlah kondisi bila ingin kualitas pendidikan semakin bagus, terlebih bertaraf internasional, maka biaya sekolah harus “bertarif internasiona” juga dengan kedok fasilitas serba mewah alias full of technology.

Penulis mencoba memberi contoh sebuah kasus nyata di salah satu sekolah swasta bertaraf internasional di Sumatera Utara, bahwa ternyata sekolah bertaraf internasional itu hanya lah sebuah kedok yang “bertarif internasional”. Klaim sekolah bertaraf internasional hanya disimbolkan dengan fasilitas sekolah yang menggunakan wi-fi dan komputer untuk guru serta “layanan plus-plus” lainya. Namun, secara penyajian kurikulum dan sistem pengajaran, ternyata tidak berbeda dengan kelas  non-internasional.

Bahkan ada sebuah pernyataan dari pengelola berotak bisnis bahwa “satu siswa lebih berharga dibandingkan satu guru di sekolah bertarif internasional itu.”

Kelas internasional kerap dijadikan sebagai kesempatan untuk meraup keuntungan, bagaimana tidak, biaya sekolah internasional mencapa Rp 800-900 ribu per siswa per bulan. Tentunya “serba internasional” menjadi angin segar guna meraup keuntungan berbagai pihak yang menjadikan sekolah sebagai usaha bisnis.

Diskursus ini, kini menjadi dilema dunia pendidikan. Pada sebuah kesempatan di ruang kuliah, penulis berdialok dengan Kepala Balai Bahasa Medan, Prof Dr Amrin Saragih MA mengatakan, seharusnya sekolah dikatakan bertaraf internasional bila terdapat siswa asing yang belajar di institusi itu, sehingga bila tidak ada siswa asing yang belajar di institusi itu, tidak perlu bertaraf internasional, karena lebih baik dilakukan pematangan kurikulum agar siswa dapat belajar dengan baik dan dapat bersaing dengan negara lain.

Wabah taraf – tarif internasional harus sebisa mungkin dipersempit ruang gerak tumbuhnya, bila “wabah” itu semakin menjamur ke seluruh institusi pendidikan di Indonesia, maka pendidikan hanya bagi orang kaya, karena mereka mampu bayar tariff internasional. Mempersempit bukan berarti membatasi, melainkan dengan segenap kejernihan pikiran dan hati para penambuk kebijakan agar lebih serius memperhatikan diskursus itu. Masih banyak cara dan solusi untuk memperbaiki kualitas pendidikan bangsa ini sehingga mampu mengangkat martabat Indonesia di mata dunia,  tanpa harus mengorbankan sepihak dan menguntungkan sepihak.

Jumlah kunjungan: 515 kali

Leave a Reply

Your email address will not be published.